dewan perwakilan daerah (dpd) ri akan mengajukan rancangan undang-undang tentang perbatasan seiring keputusan mahkamah konstitusi (mk) kiranya dpd berwenang supaya ikut serta mengajukan juga membahas ruu yang tenntang daerah.
ini ingin merupakan inisiatif daripada dpd, papar anggota dpd ri daripada kalbar ishaq saleh ketika sosialisasi tentang hasil serta kinerja dpd selama pontianak, kamis.
ia mengakui, sebelum banyak putusan mk peran dpd baru pada bawah kewenangan dpr tergolong dalam penyusunan undang-undang.
ia mencontohkan, keuntungan itu mencari 34 uu yang diusulkan dengan dpd ternyata tidak ditindaklanjuti dpr.
Informasi Lainnya:
nanti setelah diajukan, ingin diproses bersama melalui dpr, kata ishaq saleh.
rektor untan prof thamrin usman mengatakan, fungsi dpd bisa merupakan tak efisien jika tidak menimbulkan wewenang dan kuat. hasil kerja yang telah disiapkan, seringkali diganjal dalam dpr, tutur dia.
sementara, banyak beban dan harus ditanggung negara supaya membiayai kinerja dpd.
ia menyarankan dpd supaya mendesak dpr untuk patuh pada putusan mk dan telah final.
mk selama akhir maret 2012 telah mengabulkan ada permohonan pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
selain itu, undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh ketua dpr irman gusman, wakil ketua dpd la ode ida dan wakil ketua dpd gusti kanjeng ratu hemas.
pasal 143 ayat (5) bertentangan melalui uud 1945 dan tidak meninggalkan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ruu yang sudah disiapkan oleh dpr diutarakan melalui surat pimpinan dpr terhadap presiden juga terhadap pimpinan dpd untuk ruu dan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat serta daerah, pembentukan serta pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam juga sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat juga daerah, kata ketua mk mahfud md saat membacakan salah Salah satu amar putusan selama jakarta, rabu (27/3).
menurut mk, sebagai lembaga negara, dpd serta memiliki hak menyusun situs legislasi nasional (prolegnas) sebab kedudukan dpd setara melalui presiden serta dpr.
penyusunan web legislasi nasional dilaksanakan dengan dpr, dpd, juga pemerintah, ungkap mahfud.
hakim konstitusi akil mochtar, ketika membacakan pertimbangannya, mengajarkan dpd bisa mengajukan ruu juga tidak boleh dibedakan melalui wewenang presiden juga dpr.
namun itulah, dpd cuma memiliki wewenang mengajukan ruu tenntang daerah, yang mencakup otonomi, perimbangan keuangan antara pusat serta daerah, dan hubungan pemerintah pusat serta daerah, pembentukan juga pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam.